Wapres JK Tegaskan Pemerintah Terus Kurangi Angka Kemiskinan Papua.



Sebarkan :


Views: 15

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengklaim bahwa pemerintah pusat selalu berupaya mengurangi angka kemiskinan di Papua. Terbukti, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Papua, dikatakannya hampir mencapai Rp 100 triliun pada tahun 2017 ini.

"Anggaran daerahnya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang masuk APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), subsudi ataupun anggaran daerah khusus itu terbesar di Papua. Dengan penduduk Papua kurang lebih 4-5 juta termasuk pendatang itu anggarannya itu, dana yang diberikan ke daerah itu mendekati Rp 100 triliun," kata JK, Selasa (14/11).

Dalam pandangannya, dana transfer daerah ke Papua tersebut, terbesar jika dibandingkan dengan alokasi anggaran ke daerah lain yang jumlah penduduknya hampir sama.

Namun, lanjutnya, kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan kucuran dana dari pemerintah pusat. Masyarakat Papua, menurutnya, juga harus lebih bekerja keras atau berusaha guna meningkatkan pendapatannya.

"Sebenarnya anggaran pemerintah per kapita tertinggi di Papua. Oleh karena itu, dibutuhkan masyarakat yang aktif. Jadi, masyarakat Papua tentu harapannya berusaha, berkebun, berusaha lain-lainnya, menjadi pengusaha supaya timbul pendapatan yang lebih banyak lagi. Kalau hanya mengharapkan anggaran pemerintah, itu sudah terbesar," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat lebih dua kali lipat dari angka kemiskinan nasional. Berdasarkan data, pada 2016 kemiskinan di Papua mencapai 28 persen dan di Papua Barat 24 persen, sedangkan secara nasional angka kemiskinan 10,64 persen.

Padahal, selama puluhan tahun, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengangkat derajat kesejahteraan rakyat Papua, hingga disematkan status Otonomi Khusus (Otsus) pada tahun 2002.

Kemudian, selama 15 tahun terakhir, dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat mencapai total Rp 59,51 triliun. Jumlah itu terdiri dari dana Otsus Rp 47,9 triliun yang bersumber dari 2 persen dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, dan dana Infrastruktur Rp 11,2 triliun yang merupakan dana tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus

Tags:

#jk #papua