Wali Kota Mojokerto Jadi Tersangka Suap APBD.



Sebarkan :


Views: 23

Jakarta - Wali Kota Mojokerto Masud Yunus ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan perubahan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kota Mojokerto tahun anggaran 2017. Penetapan ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017 senilai Rp 13 miliar yang menjerat Kepala Dinas PUPR Mojokerto Wiwiet Febryanto, Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani dan Umar Faruq. Penetapan Masud sebagai tersangka tercantum dalam surat perintah penyidikan (sprindik) nomor: Sprin.Dik-114/01/11/2017 tertanggal 17 November 2017.

Masud diduga bersama-sama Kepala Dinas PUPR Mojokerto Wiwiet Febryanto memberikan sejumlah uang kepada anggota DPRD Kota Mojokerto. Wiwiet sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka suap kepada anggota DPRD Mojokerto. Masud disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Seorang sumber yang dikonfirmasi pada Kamis (23/11) membenarkan mengenai penetapan Masud sebagai tersangka. Namun, KPK belum mengumumkan secara resmi penetapan tersangka Masud ini.

Saat dikonfirmasi, Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, bakal memastikan terlebih dahulu soal penetapan tersangka Masud dalam kasus suap pembahasan APBD pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Mojokerto. "Nanti saya pastikan dulu ya. Sampai saat ini sebelum ada pengumuman resmi," katanya.

Diketahui, Masud dan Sekretaris Daerah Mojokerto Agus Nirbito sempat diperiksa penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017 senilai Rp 13 miliar.

Kasus ini telah menjerat Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Mojokerto Wiwiet Febryanto, Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani dan Umar Faruq. Keempatnya telah ditahan KPK usai ditetapkan tersangka pada pertengahan Juni 2017 lalu.

Tags:

#kpk