​Tuntut UMK Disesuaikan KHL, Buruh Demo di DPRD Jatim



Sebarkan :


Views: 23

Surabaya-Ribuan buruh yang berasal dari Gresik, Sidoarjo, Mokerto dan beberapa daerah lainnya menggelar aksi di DPRD Jatim, Jumat (10/11/2017)

Dalam aksi tersebut mereka mendesak gubernur Jatim mengesahkan UMK Jatim sesuai dengan KHL (Ketentuan Hidup Layak). “Tapi jika menggunakan PP 78/2016 maka buruh se Jatim sepakat menolaknya,”ungkap Suyanto salah satu peserta aksi.

Buruh asal Mojokerto ini mengatakan alasan dipilihnya UMK disesuaikan dengan KHL karena sesuai dengan kebutuhan buruh di daerah. “UMK yang diajukan oleh bupati/walkot yang diajukan ke gubernur untuk disahkan sudah sesuai dengab KHL. Namun jika Gubernur menolaknya dan bersikukuh menggunakan PP 78/2016 maka kami sepakat menolaknya,”jelasnya.

Ditambahkan juga oleh Riyanto, salah satu peserta aksinya lainnya, pihaknya berharap gubernur lebih pro buruh dan tidak pro pengusaha. “Jangan sampai gubernur dikendalikan oleh pengusaha,”terangnya.

Sekedar diketahui, dalam PP no 78/2016 diketahui upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu; dan/atau b. satuan hasil. Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, ditetapkan secara harian, mingguan, atau bulanan.

Dalam hal upah ditetapkan secara harian, menurut PP ini, perhitungan upah sehari adalah: a. bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 25; atau b. bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 21. “Penetapan besarnya upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dilakukan dengan berpedoman pada struktur dan skala upah, yang disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi,” bunyi pasal 14 ayat 1,2 PP itu.

Sementara itu, Hartoyo, Ketua Komisi E DPRD Jatim kepada massa aksi buruh, menyampaikan hasil kesepakatan antara ketua komisi E DPRD Jatim dengan perwakilan massa aksi dan ditandatangani oleh Ketua Komisi E, Kadisnaker Provinsi Jatim, dan perwakilan massa aksi, adapun isi dalam kesepakatan tersebut intinya, bahwa Gubernur Jatim tidak akan mengeluarkan UMK 2018 sebelum adanya pertemuan antara Gubernur Jatim dengan DPRD Jatim. Gubernur tidak akan mengembalikan rekomendasi atau usulan Bupati / Walikota yang nilainya lebih dari PP 78 tahun 2015.

Selain itu, Gubernur memperingatkan Bupati / Walikota bisa membuat rekomendasi usulan UMK tahun 2018 dan Gubernur mengevaluasi Pergub nomor 63 tahun 2017 dengan menyelaraskan dengan Perda Jatim nomor 8 tahun 2016 antara pemerintah dan DPRD Provinsi Jawa Timur.

Tags: