Soal Perpanjangan Pendaftaran Capres, KPU Tunggu Putusan MK



Sebarkan :


Views: 33

Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengungkapkan pihaknya akan menunggu putusan terkait parlemen threshold dan masa jabatan presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilu yang sedang diuji secara materi di Mahkamah Konstitusi (MK). KPU prinsipnya akan menjalankan putusan MK, kapan pun putusan tersebut diketok.

"Pada prinsipnya, kita akan menjalankan putusan MK apa pun isinya dan kapan pun putusan tersebut keluar," ujar Arief di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Jumat (27/7) malam.

Arief menegaskan masa pendaftaran tidak akan diperpanjang hanya karena menunggu putusan MK. Sebagai gambaran, masa pendaftaran pasangan capres dan cawapres akan dimulai pada 4-10 Agustus mendatang. "Pendaftaran ditutup tanggal 10. Kemudian uji materil keluar putusannya tanggal 15. Bisa tidak KPU memperpanjang? Menurut ketentuan UU tidak bisa," tandas dia.

Kecuali, kata Arief, putusan MK memerintahkan agar masa pendaftaran dibuka lagi. Jika putusan MK dilakukan setelah masa pendaftaran ditutup, maka KPU akan mengikuti aturan yang ditentukan dalam UU Pemilu. "Kecuali putusan MK memerintahkan untuk membuka pendaftaran lagi, maka kita jalankan. Kan putusan MK ini sama dengan Undang-Undang," tutur dia.

Arief mengatakan, KPU terikat dengan tahapan-tahapan yang sudah diatur sehingga tidak bisa memperpanjang begitu saja masa pendaftaran. Pasalnya, UU Pemilu memerintahkan agar pendaftaran ditutup delapan bulan sebelum pemungutan suara.

Sementara Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengungkapkan, ada kondisi tertentu yang memperbolehkan KPU memperpanjang masa pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kondisi tersebut antara lain tidak terdapat paslon yang diterima pendaftarannya. "Bisa juga (masa pendaftaran diperpanjang) jika tidak terdapat paslon yang mendaftar karena KPU menolak pendaftaran paslon atau hanya terdapat satu paslon yang diterima pendaftarannyan," jelas dia.

Perpanjangan pendaftaran tersebut, kata Hasyim, dilakukan sebanyak 2 x 7 hari. Jika sampai selesai masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat satu paslon, maka tahapan pemilu tetap dilaksanakan. "Jadi, tahapan pemilu tetap dilaksanakan jika sampai dengan berakhirnya perpanjangan pendaftaran kedua, hanya terdapat satu paslon yang diterima pendaftarannya," pungkas dia.

Sebagaimana diketahui, saat ini ada dua uji materi UU Pemilu yang tengah berlangsung di MK. Uji materi pertama adalah terkait syarat ambang pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 222 UU Pemilu.

Uji materi kedua adalah soal masa jabatan presiden dan wakil Presiden yang tertuang dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu. Uji materi ini diajukan Perindo dengan pokok permohonan agar aturan yang membatasi masa jabatan presiden dan wapres maksimal dua periode tersebut hanya berlaku apabila presiden dan wapres itu menjabat secara berturut-turut.

Dengan begitu, Jusuf Kalla yang sudah dua kali menjadi wapres namun tidak berturut-turut bisa kembali mencalonkan diri sebagai wapres di Pilpres 2019.

Sumber: BeritaSatu.com

Tags:

#pemilu2019 #pilpres2019