Setya Kembali Tersangka, Wapres: itu Urusan KPK.



Sebarkan :


Views: 26

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) kembali menyerahkan perihal kembalinya Ketua DPR Setya Novanto menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JK meyakini bahwa dalam bertindak KPK berdasarkan pada alat bukti. Menurutnya, persoalan hukum adalah kewenangan dari lembaga antikorupsi.

"Ini tugas KPK untuk memberantas korupsi. Kalau memang kemudian ada buktinya tentu itu KPK lah yang mengatur," kata JK usai membuka Muktamar Dewan Masjid Indonesia (DMI) VII di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (11/11).

Sebagai politisi senior Partai Golkar, JK juga enggan mengomentari ketika ditanya tanggapan yang harus direspon partai atas penetapan Setya Novanto sebagai tersangka. Mengingat, yang bersangkutan saat ini duduk sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar.

"Itu urusan KPK lah. Saya bukan pengurus Golkar lagi," tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, KPK akhirnya kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka. Novanto kembali dijerat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP).

"Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/11).

Dalam kasus ini, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Novanto memang pernah dari jerat hukum setelah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukannya. Dalam amar putusannya, penetapan tersangka terhadap Novanto berdasarkan ‎No : Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 tidak sah. Selain itu, hakim tunggal Cepi Iskandar juga menyatakan penyidikan terhadap Novanto harus dihentikan, sebagai konsekuensi penersangkaan Novanto tidak sah.

Dalam pertimbangannya hakim mengatakan, penersangkaan KPK terhadap Novanto tidak sah lantaran tidak melalui prosedur yang benar. KPK hanya memiliki alat bukti dari orang lain yakni, Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Menurut logika hukum, lanjut Cepi, KPK memiliki waktu untuk menentukan dua alat bukti yang cukup dalam menjerat Novanto. Sedangkan penetapan tersangka terhadap Novanto dilakukan bersamaan dengan dikeluarkannya sprindik sehingga tidak diketemukan dasar yang jelas kapan bukti-bukti untuk Novanto ditemukan.

Tags:

#kpk