Ribuan Mahasiswa Turun ke Jalan Tolak Revisi UU MD3



Sebarkan :


Views: 148

Yogyakarta- Dalam rangka menolak revisi UU MD3, mahasiswa dari berbagai universitas serta organisasi mahasiswa eksternal se-DIY hari ini turun bersama dalam Gerakan Solidaritas Menolak Revisi UU MD3. Gerakan ini akan dimulai di titik kumpul Taman Parkir Abu Bakar Ali pada pukul 11.00 WIB dan dilanjutkan dengan longmarch ke Kantor DPRD serta titik 0 kilometer yang dimulai pada pukul 13.00 WIB, Selasa(20/3/2018).

Setidaknya ada 1500 mahasiswa yang turut hadir mengikuti aksi unjuk rasa menolak revisi UU MD3 di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Mereka berasal dari 82 organisasi mahasiswa dari seluruh DIY.

Di Taman Abu Bakar Ali mereka berorasi sebelum memulai long march menyusuri Jalan Malioboro. Long march yang dilakukan peserta aksi ini pun terbagi dalam dua gelombang. Rombongan pertama melakukan long march dengan jumlah lebih banyak. Kemudian disusul gelombang kedua yang menyusul rombongan terdahulu.

Di sepanjang Jalan Malioboro para mahasiswa tak henti-hentinya menyuarakan ketidak beresan yang telah dilakukan DPR terkait revisi UU MD3 ini. Dalam orasinya mereka menyebut ada empat hal yang kontroversial di balik pengesahan revisi UU MD3.

Keempat poin tersebut bersangkutan dengan penambahan kursi DPR yang dianggap tidak memiliki urgensi, kewajiban polisi untuk memanggil paksa pihak yang dipanggil DPR yang dianggap dapat menjadikan DPR lembaga negara super power, kewenangan MKD untuk menindak pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR yang dikhawatirkan dapat menjadikan DPR anti kritis, serta perubahan prosedur izin pemeriksaan anggota dewan yang berpotensi menghambat proses hukum yang berkaitan dengan anggota dewan.

Gerakan ini juga dilaksanakan untuk menyampaikan pernyataan sikap terhadap revisi UU MD3. Ada empat tuntutan yang mereka suarakan, yakni Pertama menolak perubahan UU Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua UU Nomor 17 tahun 2014. Kedua, nenolak segala bentuk pelemahan penyampaian pendapat di muka umum terhadap pejabat negara.

Ketiga, mendesak presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) untuk mengganti keberlakuan UU Nomor 2 tahun 2018. Keempat, para mahasiswa mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi kinerja DPR dan pemerintah dalam proses legislasi serta memaksimalkan peran pengawasan masyarakat agar DPR dan pemerintah mampu menghasilkan produk perundang-undangan yang berkualitas dan responsif.

Tags: