​Pertumbuhan Hotel di Surabaya Semakin Tidak Sehat



Sebarkan :


Views: 266

Surabaya-Pertumbuhan hotel di Kota Surabaya belakangan ini tumbuh pesat ditengah ketatnya persaingan. Khususnya di kawasan protokol, perkantoran, serta pusat bisnis. Namun, pembangunan tersebut tidak diimbangi dengan penetapan harga sesuai klasifikasi oleh Wali Kota Surabaya. Hal itulah yang menjadikan persaingan industry perhotelan semakin tidak sehat.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui perintah Wali Kota Tri Rismaharini juga telah memerintahkan seluruh jajaran Camat dan Lurah untuk melakukan pendataan hotel-hotel yang telah berdiri di Kota Pahlawan.

Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya Eddy Christijanto membenarkan bahwa para Camat dan Lurah telah mendapatkan tugas dari Wali Kota untuk melakukan pendataan hotel. “Iya benar, Bu Wali (Tri Rismaharini) telah menugaskan Camat dan Lurah untuk mendata semua hotel,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (19/7/2017)

Menurut Eddy, format dan teknisnya telah diberikan kepada seluruh Camat dan Lurah. Pihaknya pun menargetkan proses pendataan hotel tuntas dalam waktu satu minggu kedepan. “Proses pendataan sudah berjalan mulai Senin (17/7/2017) kemarin. Dan format sudah kita berikan ke Camat dan Lurah. Kalau sudah dikirim ke kami untuk diteruskan ke Wali Kota,” ujarnya.

Mantan Camat Genteng ini meminta untuk semua Camat dan Lurah mematuhi perintah Wali Kota. Hal ini mengingat Dinas Pariwisata Kota Surabaya juga belum mengantongi data hotel yang valid. “Semua harus gerak, selama ini sudah terdata di Disparta dan kali ini untuk memperbarui data tersebut,” terangnya.

terpisah, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur Mochamad Soleh juga membenarkan persaingan di industry perhotelan semakin tidak sehat. Hal tersebut ditandai dengan penetapan harga kamar yang tidak sesuai dengan klasifikasi hotel.

“Oleh karena itu, perlu dilakukan penetapan harga sesuai klasifikasi oleh Gubernur, Wali Kota atau Bupati. Agar persaingan di industry perhotelan menjadi sehat,” kata Soleh.

Selain itu, lanjut Soleh, perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan hotel baru. Salah satunya dengan membuat moratorium atau zonasi izin pembangunan hotel baru. “Pertumbuhan hotel baru berbanding terbalik dengan pertumbuhan permintaan akomodasi yang menurun. Sekarang ini kondisinya sudah over supply,” ujarnya.

Menurut data PHRI Jawa Timur, kata Soleh, sebagian besar atau sekitar 70 persen dari pasokan abru merupakan hotel bujet. Hotel-hotel tersebut menawarkan layanan sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Artinya, konsumen bisa memilih layanan lain di luar tempat menginap seperti pendingin udara, akses internet, air dingin atau panas pada kamar mandi, serta televisi. “Jadi, para konsumen tidak perlu membayar full service,” jelasnya. 

Tags: