Pengemudi Mobil Novanto Bisa Dijerat Pasal Halangi Penyidikan



Sebarkan :


Views: 144

Jakarta - Kepala Divisi Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjerat pihak-pihak yang menghalangi, merintangi, melindungi maupun menyembunyikan Ketua DPR, Setya Novanto. Termasuk pengemudi mobil Fortuner yang ditumpangi Ketua DPR Setya Novanto saat mengalami kecelakaan di Jalan Permata Berlian, Jakarta Selatan, Kamis (16/11) malam. Diketahui, mobil Fortuner B 1732 ZLO itu dikemudikan oleh seorang kontributor salah satu televisi swasta.

Isnur menegaskan, pihak-pihak tersebut dapat dijerat dengan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tentang merintangi penyidikan atau obstruction of justice. Untuk itu, Isnur meminta KPK mendalami pihak-pihak dan para saksi yang mengetahui kecelakaan tersebut termasuk sang pengemudi. “Bisa (dijerat). Menghalang-halangi penyidikan, masuk obstruction of justice. Makanya KPK penting segera masuk menyelidiki dan mengejar saksi-saksi yang ada di situ,” kata Isnur di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/11).

Setya Novanto yang telah berstatus tersangka dugaan korupsi e-KTP mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Permata Berlian, Jakarta Selatan, Kamis (16/11) malam. Mobil Fortuner yang ditumpangi Novanto menabrak tiang listrik. Kecelakaan ini dialami Novanto saat tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memburunya atas kasus dugaan korupsi e-KTP. Novanto berulang kali mangkir dari pemeriksaan penyidik KPK. Lembaga antikorupsi pun mengirimkan surat ke Polri dan Interpol untuk memasukkan nama Novanto dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lantaran Novanto tak kunjung menyerahkan diri setelah 1x24 jam sejak terbitnya Surat Perintah Penangkapan terhadap Ketua Umum DPP Golkar tersebut.

Isnur menegaskan, setiap pihak yang tidak membantu penegak hukum dan bahkan menyembunyikan seorang tersangka yang sedang dicari penegak hukum seperti KPK patut dicurigai melakukan tindak pidana menghalangi penyidikan seperti yang diatur Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor. Tak hanya pengemudi, Isnur mengatakan, KPK pun harus mendalami pihak-pihak lainnya yang bersama Novanto dalam pelariannya, seperti ajudannya. Hal ini penting untuk mengusut keterlibatan dan peran pihak-pihak tersebut selama Setnov, sapaan Novanto diburu KPK sejak Rabu (15/11) malam hingga terjadinya kecelakaan.

"Jangan-jangan misalnya sejak malam ketika Setnov menghilang itu jangan-jangan dia membawa seharian. Kalau sudah seperti itu berarti jelas mencoba membawa kabur tersangka yang hendak ditangkap. Itu kan bentuk-bentuk penghalangan tindak pidana atau penyidikan korupsi," tegasnya.

Menurutnya, penyelidikan atas dugaan menghalangi penyidikan ini menjadi penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini dapat menjadi peringatan kepada siapa pun untuk tidak melindungi atau membantu tersangka melarikan diri.
"Agar tidak menjadi preseden buruk ke depannya, dimana ada orang yang sedang dikejar penegak hukum dan orang itu malah membantu melarikan diri atau menyembunyikan begitu. Itu standar yang penyidikan dikejar juga orang ini sebenarnya," katanya.

Isnur menyebut alasan pengemudi itu hanya membawa Novanto tak menggugurkan pasal menghalangi penyidikan. Hal ini lantaran pengemudi tersebut sudah dewasa dan mengetahui kewajibannya sebagai warga negara untuk membantu proses penegakan hukum. "Tetap kena dong kan sebagai orang, sebagai subjek hukum dia kena pasal-pasal itu karena dia dianggap dewasa, dianggap bertanggung jawab," katanya.

Media tempat pengemudi itu bekerja sudah mengklarifikasi kehadirannya di mobil Novanto untuk menjalankan profesinya sebagai jurnalis. Namun, Isnur menegaskan, KPK harus memastikan sejauh mana jurnalis bekerja secara profesional dengan memenuhi kode etik wartawan. "Harus dicek sejauh mana dia melakukan pemenuhan etik wartawan, termasuk ajudannya. semua harus dicek misalnya dicek diindikasikan dia tidak bertindak profesionalisme profesi dan juga dia kemudian berniat untuk menyembunyikan atau membawa kabur itu bisa dikejar oleh KPK," tegasnya.

Untuk itu, Isnur menyatakan, KPK harus memeriksa pengemudi mobil dan ajudan Novanto. Dengan demikian, KPK dapat memastikan kronologi peristiwa kecelakaan yang dialami Novanto. Hal ini penting untuk memastikan peristiwa tersebut murni kecelakaan atau justru merupakan rekayasa untuk menghindari proses hukum. "Itu kan ada banyak kejanggalan, keanehan-keanehan yang teman-teman tulis di situ kan. KPK harus mengungkap ini menurut kami," katanya.

Diberitakan, KPK telah mengirimkan surat kepada kepolisian dan Interpol untuk memasukkan nama Novanto dalam daftar pencarian orang (DPO). Status buron ini disematkan lantaran setelah 1x24 jam sejak terbitnya Surat Perintah Penangkapan, Novanto tak kunjung koperatif dan menyerahkan diri kepada KPK.

Di tengah upaya KPK mencari dan menangkapnya, Novanto disebut mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Permata Berlian, Jakarta Selatan pada Kamis (16/11) malam. Mobil Fortuner berplat nomor B 1732 ZLO yang ditumpanginya menabrak tiang listrik. Meski duduk di kursi penumpang baris kedua, Novanto disebut sempat pingsan dan terluka. Akibatnya, Novanto pun dibawa ke Rumah Sakit. Sementara kontributor salah satu televisi swasta yang menjadi pengemudi mobil Novnto telah ditetapkan kepolisian sebagai tersangka atas kecelakaan ini.

Sumber : Beritasatu.com 

Tags:

#kpk #setianovanto