Pengacara Fredrich Yunadi Jadi Tersangka



Sebarkan :


Views: 122

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut telah menetapkan Fredrich Yunadi, kuasa hukum Ketua DPR (nonaktif), Setya Novanto sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan wartawan, Fredrich ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan menghalangi atau merintangi penanganan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang menjerat Novanto.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Jubir KPK, Febri Diansyah masih enggan membeberkan status hukum Fredrich. Namun, Febri mengakui pihaknya telah meningkatkan status dugaan menghalangi penyidikan ini ke tahap penyidikan.

"Kalau proses lanjutan dari penyelidikan sudah dilakukan. Informasinya sudah penyidikan," kata Febri saat dikonfirmasi, Rabu (10/1).

Febri berjanji bakal segera membeberkan mengenai penyidikan kasus ini dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Rencananya konferensi pers mengenai kasus tersebut bakal digelar sore ini.

"Sore akan diumumkan," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Fredrich mengaku telah mendengar kabar mengenai statusnya di KPK. Namun, Fredrich mengaku belum mendapatkan surat penetapan tersangka dari KPK.
‎‎
"Belum ada (surat dari KPK)," katanya.

KPK diketahui sedang menyelidiki dugaan menghalangi atau merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang menjerat Novanto. Dugaan tersebut terutama terkait kecelakaan tunggal yang dialami Novanto saat dalam pencarian KPK pada Kamis (16/11) lalu. Mobil Fortuner B1732 ZLO yang dikemudikan mantan kontributor Metro TV, Hilman Mattauch dan ditumpangi Novanto menabrak tiang listrik di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Kecelakaan itu terjadi saat Novanto sedang diburu KPK dan Kepolisian lantaran berulang kali mangkir dari pemeriksaan penyidik terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang menjeratnya sebagai tersangka.‎

Dengan demikian, pihak-pihak yang berusaha membantu, melindungi, atau menyembunyikan Novanto atau merekayasa suatu kondisi dapat dijerat dengan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Dalam penyelidikan dugaan ini, KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak. Pada Selasa (9/1), KPK meminta keterangan Hilman. Tak hanya itu, KPK juga telah mencegah Hilman, Fredrich, mantan ajudan Setnov AKP Reza Pahlevi dan seorang bernama Achmad Rudyansyah bepergian ke luar negeri. Keempatnya dicegah ke luar negeri terkait penyelidikan dugaan menghalangi atau merintangi kasus e-KTP yang menjerat Novanto.

Surat pencegahan keempatnya telah dilayangkan KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sejak 8 Desember 2017. Keempat dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Dengan demikian, Fredrich, Hilman, Reza dan Achmad tak dapat bepergian ke luar negeri setidaknya hingga Juni 2018 mendatang. 

Sumber : Beritasatu.com 

Tags: