​Pemkot Surabaya Usulkan Lima Inovasi Pada IGA 2017



Sebarkan :


Views: 23

Surabaya-Kementerian Dalam Negeri mencermati berbagai kreativitas dan inovasi Pemerintah Daerah tersebut, sehingga diapresiasi dan diberi penghargaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 219 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif ini telah dilaksanakan mulai tahun 2007.

Filosofi penting dibalik penganugerahan IGA ini adalah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala Daerah yang telah berhasil melakukan upaya-upaya inovatif dalam kepemimpinan daerah, yang telah mendapatkan dukungan politik dari DPRD dan dukungan dari masyarakat. Program inovasi tersebut merupakan bukti kemampuan inovasi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah harus mampu meningkatkan kemandiriannya melalui berbagai inovasi, karena tanpa inovasi, masyarakatnya akan tetap tertinggal dibandingkan dengan kemajuan masyarakat daerah lain, serta memiliki daya saing yang rendah dalam percaturan regional dan global.

Pada IGA 2017, Pemerintah Kota Surabaya mengusulkan lima inovasi untuk kemajuan masyarakat. Antara lain. E-Musrenbang, E-Grms, Surabaya Single Window, Command Center 112, dan Surabaya Kota Literasi. Kedatangan tim juri dari Kemendagri pada Rabu siang diterima oleh Asisten 3 Hidayat Syah di ruang rapat Asisten 3. Tim juri Kemendagri terdiri dari 3 orang diantaranya Anik Suprihartini Kepala Bagian Administrasi Kemendagri, Zainal Arifin Kepala Bidang Pengembangan Inovasi Daerah Balitbang Kemendagri, dan Dyah Kusuma Wardani Peneliti Pertama Balitbang Kemendagri.

Dengan adanya sistem musrenbang yang telah dilakukan secara online melalui website www.musrenbang.surabaya.go.id, baik Badan Perencanaan Pembangunan sebagai instansi yang mewadahi usulan maupun masyarakat sebagai partisipan maka diperoleh : keakuratan data karena alamat dan volume usulan sudah dientry di sistem oleh Ketua RW, mempermudah pengelompokan jenis usulan pekerjaan karena sudah ada kamus usulan, waktu yang diperlukan untuk rekapitulasi data lebih efisien, warga mudah untuk memastikan bahwa usulan mereka telah diverifikasi oleh Tim Musrenbang dengan disertai foto usulan dan Badan Perencanaan Pembangunan atau pemerintah kota sudah bisa memperkirakan kebutuhan anggaran atas usulan kegiatan yang diajukan dengan cepat melalui aplikasi.

Terkait implementasi GRMS berdampak pada efisiensi (biaya terstandar), harga pengadaan baik, efektivitas (Detail rencana diketahui antar lini, pengendalian kuat. Akurasi kontrak & administrasi keuangan.), transparan & akuntabel (transparan & mempersingkat birokrasi) dan leadership (Motivasi kerja tinggi). Hidayat mempersilahkan tim juri untuk menilai secara langsung keseluruhan sistem yang terdapat dalam penerapan GRMS. "Bapak/Ibu tim penilai kami persilahkan menginstall aplikasi kami menggunakan Android masing-masing. Supaya bisa menilai sistem kami secara objektif," tutur Hidayat.

Sementara itu Surabaya Single Window yang selanjutnya disingkat (SSW) adalah sistem yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron serta pembuatan keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan. SSW ini merupakan terobosan baru dalam perijinan untuk memudahkan warga kota Surabaya maupun warga asing terutama kalangan pengusaha dalam negeri maupun ekspatriat yang ingin berinvestasi di Surabaya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya merespons cepat aduan darurat dari masyarakat melalui posko siaga Command Center Surabaya yang ada di lantai II gedung eks Siola. Command Center telah efektif melayani aduan darurat masyarakat melalui nomor pengaduan 112. Nomor tersebut bisa diakses 24 jam dan bebas pulsa. Ketika warga menelepon ke nomor 112 dan menyampaikan laporannya, petugas segera menghubungi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera menindaklanjuti laporan itu dengan menerjunkan petugas ke lokasi.

Pusat Kendali ini juga bisa memangkas alur birokrasi penanganan bencana. Bila selama ini, dinas yang menangani masalah darurat seperti Dinas Kebakaran atau Bakesbang Linmas ataupun memiliki posko sendiri-sendiri. Dengan Command Center ini, OPD tersebut akan disinergikan dalam satu ruangan untuk memantau kondisi kota selama 24 jam dan menerima laporan masyarakat. 

Tags: