Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Masih Terkendala



Sebarkan :


Views: 86

Yogyakarta - Proses pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta masih terkendala lantaran masih ada 0,8 persen penolakan. Juru Bicara Proyek Pembangunan PT Angkasa Pura (AP) I, Agus Pandu Purnama mengatakan sebanyak 99,92 persen warga terdampak mendukung pembangunan bandara, sudah pindah.

Sedangkan warga yang masih bertahan dalam areal lahan penetapan Lokasi Pembangunan Lokasi (IPL), masih dalam tahap penanganan pemindahan. AP I tidak akan melakukan pemindahan secara paksa.

Agus Pandu menegaskan, skenario pemindahan tetap sesuai prosedur yang berlaku, yakni penyiapan rumah kontrak yang disewa AP I untuk 20 keluarga warga penolak bandara yang teridentifikasi tidak memiliki tempat tinggal lain.

“Lokasinya ada di sekitar Desa Palihan dan Glagah yang relatif dekat dengan posisi tempat tinggal warga saat ini,” katanya, Minggu (6/5).

Selama tiga hari pertama, AP I juga akan menanggung keperluan makan dan minum warga tersebut sebagai bagian dari langkah kemanusiaan dan adaptasi lingkungan bagi warga.

“Warga tidak perlu mendirikan tenda. Kami siapkan rumah huni," katanya.

Pihak AI 1 akan menyewakan rumah bagi warga untuk tiga bulan dengan pertimbangan tempo tersebut sudah cukup bagi warga untuk menyiapkan kehidupannya selanjutnya. Termasuk untuk mengurus pencairan dana ganti rugi yang dikonsinyasi hingga pembangunan rumah baru atau menyewa rumah lain.

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan AP I bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) beberapa kali melakukan rapat koordinasi untuk menuntaskan pengosongan lahan tersebut. Skenarionya, warga beserta seluruh perabotan yang dimiliki akan dipindahkan ke rumah kontrak yang disewa AP I selama tiga bulan.

Hal ini menandakan bahwa tak lama lagi eksekusi pengosongan lahan itu akan segera dilakukan.

Meski belum diketahui jadwal pastinya, AP I dan Pemkab Kulonprogo menyiratkan bahwa eksekusi akan dilakukan sebelum masuk bulan puasa.

Atas hal ini, kelompok warga penolak pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta dari Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP) menyatakan akan tetap bertahan sebisa mungkin dan mempertahankan segala haknya atas tanah dan rumah sebagai ruang hidupnya.

Warga tetap pada pendiriannya bahwa konsinyasi kompensasi pembebasan lahan di pengadilan yang dilakukan AP I sebagai langkah yang cacat hukum.

Tahap pembersihan lahan hingga saat ini belum tuntas seluruhnya karena masih ada puluhan rumah yang masih dihuni 37 kepala keluarga.

"Ini harus diselesaikan karena menyangkut kepentingan umum. Tahap peringatan sudah tiga kali kami lakukan dan sudah final. Tinggal menunggu waktu pemindahan. Tunggu hari baik. Semoga tidak terjadi gejolak atau ada orang yang memanfaatkan situasi," kata Agus Pandu Purnama.

Sumber: BeritaSatu.com

Tags: