MK Tolak Gugatan Masa Jabatan Presiden dan Wapres



Sebarkan :


Views: 70

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan tentang masa jabatan pesiden dan wakil presiden selama dua periode. Gugatan ini diajukan oleh seorang warga negara bernama Muhammad Hafidz, Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi (Perak), serta Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS).

Adapun objek yang diuji adalah Pasal 169 huruf n dan 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Dengan ini menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ucap Ketua Majelis Hakim Anwar Usman di dalam persidangan di Gedung MK,Jakarta, Kamis (28/6).

MK berpandangan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Meskipun pemohon adalah pembayar pajak, tetapi belum tentu mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukan norma yang digugat.

"Menurut Mahkamah, para pemohon sebagai pembayar pajak tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan setiap permohonan pengujian undang-undang," ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna.

Palguna menilai seharusnya para pemohon bisa mengungkapkan kerugian yang nyata atau pelanggaran hak konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang diuji. Kemudian dijelaskan keterkaitan logis antara kerugian konstitusional dengan status membayar pajak.

"Dengan demikian alasan untuk mengajukan pengujian norma baik berupa pasal, ayat, norma, atau bagian tertentu dari undang-undang termasuk penjelasannya, tidak cukup hanya mendalilkan sebagai pembayar pajak, tanpa terlebih dahulu menjelaskan kerugian konstitusional yang nyata atau potensial," kata Palguna.

Lebih lanjut, Palguna mengatakan para pemohon juga bukanlah orang yang menjabat sebagai presiden atau wapres dalam dua kali masa jabatan yang sama, secara tidak berturut-turut. Karena itu, kata dia, mahkamah tidak ada keraguan sedikit pun untuk menyatakan para pemohon tidak memiliki legal standing.

"Menimbang bahwa tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon, baik yang bersifat aktual ataupun yang berpotensial. Meskipun mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, karena para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan," pungkas dia.

Sumber: BeritaSatu.com

Tags: