Masih Ada Penolakan Warga, DKI Tetap Eksekusi Lahan MRT di Haji Nawi



Sebarkan :


Views: 40

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap akan melakukan eksekusi pembebasan lahan untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Haji Nawi, Jakarta Selatan. Meski masih ada sekitar enam warga yang menolak tanahnya dibebaskan pascakeputusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan kasasi Pemprov DKI.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan setelah ada keputusan hukum dari MA, maka tugasnya Pemprov DKI tinggal melaksanakan keputusan tersebut.

“Jadi ini kan keputusan pengadilan, tidak opini kita. Kalau ada keputusan (hukum), tugas kita melaksanakan,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (25/10).

Dengan adanya keputusan hukum dari MA, maka otomatis Pemprov DKI diikat oleh ketentuan undang-undang. Untuk melaksanakan semua keputusan MA. Karena itu, setuju tidak setuju atau senang tidak senang, Pemprov DKI hanya melaksanakan perintah pengadilan.

“Kita eksekusi. Begitu ada keputusan, kita eksekusi. Kemarin ada Pak Mahesh izinkan proyek tidak terhenti sambil proses pengadilan jalan. Nah sekarang dengan proses pengadilan berakhir, maka kita bisa langsung putuskan. Bukan saja proyeknya jalan, tapi finalisasi pengambilalihan lahannya,” jelasnya.

Untuk besaran ganti rugi, Anies menegaskan tetap akan mengikuti keputusan MA, yaitu sebesar Rp 30 juta per meter persegi.

Sebagaimana diketahui, warga pemilik lahan yang menggugat, awalnya menuntut harga Rp 120 juta per meter persegi. Setelah dibawa ke pengadilan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ganti rugi sebesar Rp 60 juta per meter persegi.

Kemudian, Pemprov DKI Jakarta mengajukan kasasi ke MA dan MA mengabulkan kasasi Pemprov DKI Jakarta yang menuntut besaran ganti rugi sebesar Rp 30 juta per meter persegi, sesuai nilai appraisal yang diajukan sejak awal kepada para pemilik lahan.

Sumber: BeritaSatu.com

Tags:

#jakarta #MRT #MRTJakarta