KPU Pertanyakan Wewenang Plt Ketum Golkar.



Sebarkan :


Views: 191

Yogyakarta - Partai Golkar telah menetapkan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum menggantikan Setya Novanto yang ditetapkan tersangka dan ditahan oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi E-KTP. Kasus E-KTP ini memang menjadi pukulan bagi Partai Golkar yang sedang fokus mempersiapkan diri menghadapi Pilkada 2017 dan Pemilu 2019.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan posisi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik sangat penting dan strategis. Pasalnya, sesuai dengan ketentuan undang-undang, Ketum dan Sekjen-lah yang akan menandatangani dokumen-dokumen parpol termasuk dokumen terkait Pilkada dan Pemilu.

"Ketum dan sekjen sebagaimana ketentuan dalam UU punya otoritas buat tanda tangan dokumen. Nah, kalau misalnya posisi ketum itu diganti oleh Plt, Plt ini punya kewenangan seperti kewenangan yang dimiliki oleh ketum atau tidak? Dan itu diatur di mana? Disebut enggak dalam SK itu?" ujar Arief Budiman, di The Westlake Resort, Yogyakarta, Jumat (24/11).

KPU belum mengatur secara detail apakah Plt mempunyai kewenangan seperti ketua umum atau tidak, sehingga bisa mengambil kebijakan strategis. Namun mengacu pada apa yang terjadi saat pilkada, menurut dia Plt bisa mempunyai wewenang seperti ketum asalkan diatur dalam AD/ART parpol.

"Atau dalam SK yang diterbitkan untuk Plt memang mengatur dan memberi kewenangan itu. Kedua, ini harus dilaporkan ke Kemenkumham bahwa posisi ketum untuk saat ini diganti dengan posisi plt," ungkap dia.

Karena itu, lanjut Arief, pihaknya akan mempelajari SK terkait Plt parpol. Pasalnya, masing-masing parpol mempunyai kebijakan berbeda terkait Plt. Ada Plt yang memang hanya diberi wewenang untuk menjalankan tugas harian, bukan mengambil kebijakan strategis.

"Plt jangan-jangan hanya diberi mandat menjalankan kewenangan tertentu misal untuk melakukan munaslub atau lainnya, kan kita nggak tahu. Maka kita harus tahu dulu apa kewenangan Plt itu," kata dia.

Arief menilai peran ketua umum dan sekjen sangat penting di setiap tahapan pilkada dan pemilu. Dia mencontohkan tahapan pencalonan saat pilkada atau pencalegan saat pendaftaran calon pileg, di mana tanda tangan ketua umum parpol sangat dibutuhkan.

"Sebetulnya, setiap tahapan ya sangat mungkin sebab ada dokumen yang perlu ditanda-tangan oleh ketum. Kalau pada tahapan ini, kan ada perbaikan-perbaikan dokumen maka sangat mungkin karena tak semua dokumen ditanda-tangan, sebagian besar dokumen otentiknya harus ditanda tangan oleh ketum dan sekjen," pungkas dia.

Sumber : Beritasatu.com 

Tags: