KPK Sita Rp 2,8 M yang Sempat Disembunyikan Cagub Sultra di Hutan



Sebarkan :


Views: 132

Jakarta - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menemukan dan menyita uang miliaran rupiah yang merupakan suap kepada mantan Wali Kota Kendari yang juga calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun dan anaknya Adriatma Dwi Putra yang kini menjabat wali kota Kendari.

Uang suap kepada Asrun dan Adriatma dari Dirut PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah itu sebelumnya sempat dibawa lari ke sebuah kawasan hutan di Kendari. Uang suap dengan total nyaris Rp 2,8 miliar dengan pecahan Rp 50 ribu itu diperlihatkan tim penyidik KPK dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/3).

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, dari total Rp 2,8 miliar yang dijanjikan Hasmun kepada Asrun dan Adriatma hanya berkurang Rp 1,7 juta. Dengan demikian, tim penyidik menyita secara total Rp 2.798.300.000.

"Masih ada selisih Rp 1,7 juta dari prediksi awal itu total uang Rp 2,8 miliar. Kami akan telusuri lagi," kata Basaria.

Basaria menuturkan, sebanyak Rp 1,5 miliar diambil seorang staf PT Sarana Bangun Nusantara dari Bank Mega di Kendari pada Senin (26/2) untuk dibawa ke sebuah lokasi milik Hasmun. Di lokasi ini, Hasmun menambahkan sebesar Rp 1,3 miliar sehingga berjumlah Rp 2,8 miliar sesuai kesepakatan kesepakatannya Asrun dan Adriatma.

Setelah dimasukkan dalam sebuah kardus, uang tersebut dibawa seorang berinisial W menggunakan mobil ke sebuah lapangan yang telah disepakati Hasmun dan Adriatma. Di lokasi ini, W memindahkan kardus berisi uang tersebut ke mobil perantara lainnya berinisial K.

"Kejadiannya sekitar pukul 23.00 WITA, lampu mobil dimatikan," tutur Basaria.

Dari lokasi ini, K kemudian membawa uang tersebut ke rumah seorang berinisial I yang merupakan orang dekat Adriatma. I yang sedang berada di Jakarta menghubungi seorang berinisial S untuk menerima uang tersebut di rumahnya.

"Atas perintah ADR (Adriatma) uang tersebut tetap disimpan di kamar I hingga tim menemukannya pada Rabu (7/3) kemarin.

Tim kemudian mengamankan uang pecahan Rp 50 ribu senilai Rp 2.798.300.000 tersebut dan sebuah mobil yang digunakan K untuk membawa uang tersebut. Saat ini, mobil disita dan dititipkan di Polda Sultra untuk kebutuhan pembuktian dalam penanganan perkara," katanya.

Uang miliaran rupiah ini diduga akan dijadikan modal kampanye Asrun, ayah dari Adriatma Dwi Putra yang merupakan Cagub Sultra di Pilkada 2018. Bahkan, uang tersebut diduga bakal dibagikan kepada masyarakat Sultra agar memilih Asrun.

"Ada kata-kata untuk biaya politik (Asrun). Tetapi kami harus memastikan lagi. Penukaran uang bentuk 50 ribu, prediksi penyidik akan dibagi-bagikan ke masyarakat," kata Basaria.

Jubir KPK, Febri Diansyah menambahkan, bahwa para tersangka sempat mencoba menyembunyikan uang tersebut setelah ditangkap KPK. Hal itu dilakukan dengan membawa uang tersebut ke kawasan hutan di Kendari dengan menggunakan mobil.
"Tim melihat ada sebuah mobil yang dicurigai melewati kawasan hutan. Ada beberapa tempat yang menjadi lokasi pertemuan untuk serah-terima uang," kata Febri.

Diketahui, KPK menetapkan Asrun dan anaknya Adriatma serta Hasmun Hamzah dan mantan Kepala BPKAD Pemkot Kendari, Fatimah Faqih sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di lingkungan Pemkot Kendari. Adriatma, Asrun, dan Fatmawati diduga menerima suap sebesar Rp 2,8 miliar dari Hasmun yang kerap menggarap proyek di lingkungan Pemkot Kendari. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan kampanye Asrun yang maju sebagai calon gubernur dalam Pilgub Sulawesi Tenggara 2018.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Adriatma, Asrun, dan Fatmawati yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Hasmun yang menyandang status tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: BeritaSatu.com

Tags: