KPK Kembali Periksa 22 Mantan dan Anggota DPRD Sumut



Sebarkan :


Views: 47

Medan - KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap 22 mantan dan anggota DPRD Sumut terkait dugaan suap dari laporan pertanggungjawaban dan gugurnya penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumut kepada Gatot Pujo Nugroho saat menjabat gubernur Sumut.

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk 38 mantan dan anggota DPRD Sumut yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik mendalami dugaan penerimaan uang suap anggaran. Ini merupakan kelanjutan dari 50 orang saksi yang diperiksa sebelumnya," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (16/4).

Febri mengatakan, pemeriksaan itu berkaitan dengan kewenangan dan periode jabatan dari mantan dan anggota DPRD Sumut. Sebab, dalam perkembangan penyidikan, terungkap ada sebanyak 4 kali dikondisikan terkait suap tersebut. Mulai dari laporan pertanggungjawaban gubernur hingga pembatalan interpelasi.

"Kami mengingatkan kepada mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka maupun saksi supaya kooperatif. Ini akan menjadi pertimbangan sebagai faktor yang meringankan. Pemeriksaan dalam kasus dugaan suap ini masih terus berjalan," jelasnya.

Adapun mantan dan anggota DPRD Sumut yang ditetapkan sebagai tersangka itu masing - masing, Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar.

Kemudian, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring.

Lainnya, yakni Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, dan Tahan Manahan Panggabean.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: BeritaSatu.com

Tags: