KPK Kantongi 13 Nama Calon Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan



Sebarkan :


Views: 140

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima nama-nama calon Deputi Penindakan untuk menggantikan Irjen Pol Heru Winarko yang dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Tak hanya untuk posisi Deputi Penindakan, KPK juga telah menerima nama-nama calon Direktur Penyidikan yang bakal ditinggalkan Brigjen Pol Aris Budiman.

Sejauh ini, KPK telah menerima 13 nama calon dari kepolisian dan kejaksaan untuk mengikuti seleksi dua posisi strategis di bidang penindakan. Dari kepolisian, terdapat tiga nama untuk mengikuti seleksi Direktur Penindakan dan tiga orang lainnya untuk mengikuti seleksi Direktur direkturkan KPK.‎

"Enam orang dari kepolisian untuk calon direktur penyidikan dan calon deputi bidang penindakan, jadi masing-masing tiga orang," ujar Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/3).

Sementara Kejaksaan mengirimkan tujuh nama untuk mengikuti seleksi Deputi Bidang penindakan‎. Meski demikian, Febri tak menjelaskan secara rinci mengenai 13 nama tersebut.

"Dari Kejaksaan untuk calon deputi bidang penindakan itu ada tujuh calon yang disampaikan pada KPK," kata Febri.

Selain dari dua unsur penegak hukum ini, KPK juga membuka kesempatan bagi para pegawai di internal KPK untuk mengikuti seleksi terbuka dua posisi tersebut. Saat ini, KPK sudah membuka pendaftaran bagi para pegawai yang memenuhi persyaratan.

"Internal KPK juga sedang melakukan proses seleksi di tahap pendaftaran saat ini untuk dua posisi tersebut," tutur Febri.

Febri memastikan para calon baik dari kejaksaan dan kepolisian maupun dari internal KPK akan mendapat perlakuan yang sama. Termasuk persyaratan, dan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dikatakan Febri, proses seleksi juga akan melibatkan pihak eksternal KPK.

"Proses seleksi tersebut dilakukan secara objektif dan terbuka. Sejumlah tahapan seleksi dilakukan oleh pihak eksternal. Pemilihan konsultan yang melakukan seleksi pun dilakukan berdasarkan proses lelang," katanya.

Di antara tahapan seleksi yang harus dilalui dalam rekrutmen pegawai dan pejabat di KPK adalah tes potensi, tes bahasa, assessment kompetensi, tes kesehatan, dan wawancara dengan Pimpinan KPK. Pengecekan latar belakang juga menjadi tahapan seleksi tersebut.

"Selain itu ada proses background check juga yang dilakukan untuk memastikan calon pejabat tersebut memang memiliki latar belakang yang tepat. Hal ini sekaligus melihat faktor-faktor yang memiliki risiko integritas ke depan saat bertugas," kata Febri.

Dikatakan Febri, proses seleksi yang ketat itu dimaksudkan agar Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan maupun pejabat KPK yang terpilih nantinya memiliki kemampuan baik disertai integritas yang tinggi. Proses ini, kata Febri, sudah lama diterapkan KPK untuk mencari orang-orang terbaik, baik aspek kompetensi maupun integritas.

"Karena ada adagium, bahwa bekerja di lembaga antikorupsi haruslah whiter than white. ‎Kami memang mencari orang-orang yang terbaik dari aspek kompetensi dan juga aspek integirtas tentu saja karena dua posisi ini cukup sentral dalam pelaksanaan tugas di KPK, khususnya di bidang-bidang penindakan sehingga diharapkan nanti ketika prosesnya dilakukan secara terbuka dan akuntabel maka memang benar-benar dihasilkan orang-orang yang terbaik dari seluruh yang mendaftar tersebut," paparnya.

Febri memastikan kerja-kerja KPK tak terganggu dengan lowongnya posisi Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan. Sambil menunggu proses seleksi untuk memilih Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan definitif, KPK bakal menunjuk orang yang sementara mengisi kedua posisi tersebut.

"S‎ampai dengan hari ini deputi penindakan masih bertugas dan dirdik juga masih bertugas, proses transisi nanti tentu akan kami koordinasikan lebih lanjut," katanya.

Sumber: BeritaSatu.com

Tags:

#politikindonesia #kpk