Ketua Pemuda Pancasila Divonis Bersalah, Massa Mengamuk



Sebarkan :


Views: 82

Bantul- Ratusan orang yang memakai seragam Ormas Pemuda Pancasila melakukan aksi perusakan di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta. Perusakan tersebut dipicu karena massa tidak terima atas putusan majelis hakim yang memvonis Ketua Majelis Pertimbangan Cabang (MPC) PP Bantul, Doni Bimo Saptoto alias Abdul Ghani.

Humas PN Bantul, Zaenal Arifin mengatakan awalnya sidang berjalan normal seperti biasa hingga akhir sidang. Namun keributan baru terjadi ketika sejumlah orang pendukung terdakwa melakukan orasi.

"Setelah putusan, massa di luar melakukan orasi, mungkin tesulut emosinya (mendengar putusan majelis hakim). Pembacaan putusan ya kurang lebih jam 13.00 WIB." ujar Zaenal, Kamis (28/6/2018).

Dia memastikan bahwa massa yang merusak fasilitas di PN di Jl Prof Supomo itu adalah simpatisan PP. Setidaknya ada sekitar 100 massa yang melakukan perusakan.

Akibat peristiwa itu, sejumlah fasilitas di pengadilan tersebut rusak. Beberapa yang rusak parah di antaranya kaca gedung di ruang lobi, meja piket satpam, kursi pengunjung persidangan, layar pengumuman agenda persidangan, hingga sejumlah pot tanaman di luar dan di dalam gedung.

Zaenal mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Bantul terkait dengan sidang putusan vonis terhadap Abdul Ghani. Namun, jumlah aparat hanya puluhan dan kalah dengan massa pengunjung persidangan yang lebih baik hak. 

"Massa terlalu banyak jadi tidak bisa mengendalikan. Jumlah aparat hanya sekitar 30-50 orang," ucapnya.

Zaenal menegaskan perkara putusan atas terdakwa Doni Bimo Sapto alias Abdul Ghani murni atas fakta hukum yang terungkap di persidangan. Tidak ada intervensi atau pengaruh dari pihak manapun.

Abdul Ghani sendiri dinyatakan bersalah oleh majelis hakim. Dia dijatuhi hukuman lima bulan penjara karena ormas yang dipimpinnya melakukan pembubaran pameran poster dan lukisan serta diskusi memperingati Hari Pers Internasional yang digelar Pusham UII pada Mei 2017 lalu.

"Tadi majelis hakim diketuai oleh Subagyo. Putusannya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan kekerasan dan ancaman kekerasan," jelasnya.

"Kemudian menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalaninya, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain. Intinya dipidana lima bulan dengan percobaan sembilan bulan. Terdakwa dikenakan pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP," tambahnya.

Tags: