Kapolri: Saya Ulangi, Pimpinan KPK Belum Tersangka



Sebarkan :


Views: 21

Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian, menjelaskan perihal penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Wakil KPK Saut Situmorang. Kendati SPDP sudah diterbitkan, namun ketua dan wakil KPK belum ditetapkan sebagai tersangka.

"Saya mau jelaskan ya mengenai SPDP. Kebetulan saya baru datang dari Solo, langsung ke Polda Metro memanggil penyidik Bareskrim dari Dirtipidum mengenai kenapa SPDP itu diterbitkan," ujar Tito, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/11).

Dikatakan, kasus ini bermula dari laporan Sandy Kurniawan yang merupakan pengacara Ketua DPR Setya Novanto, tanggal 9 Oktober 2017.

"Kasus dilaporkan tanggal 9 Oktober, sebagai dampak dari keputusan praperadilan yang menganggap bahwa status tersangka saudara Setya Novanto tak sah. Sehingga yang diaporkan berarti langkah-langkah administrasi maupun langkah hukum yang dikerjakan oleh KPK dengan tidak sahnya status tersangka itu dianggap melanggar hukum. Administrasinya berarti dianggap misalnya pembuatan surat palsu, pencekalannya dianggap melanggar hak-hak untuk ke luar negeri. Itu yang dilaporkan," ungkapnya.

Ia menambahkan, penyidik menjelaskan sudah melakukan follow up terkait laporan yang masuk dengan memeriksa pelapor dan beberapa saksi.

"Namanya laporan tentu harus difollow up. Begitu difollow up, kemudian tentu dilakukan pemeriksaan terhadap saudara pelapor, kepada beberapa saksi, kemudian dokumen-dokumen yang diserahkan termasuk keputusan praperadilan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan beberapa saksi ahli. Tadi ada tiga saksi ahli," katanya.

Tito menyampaikan, berdasarkan keterangan ahli, keterangan saksi, bukti dokumen, dan lainnya, penyidik menilai kasus ini dapat ditingkatkan menjadi penyidikan.

"Dari keterangan saksi ahli dan dokumen serta beberapa saksi yang menunjang keterangan pelapor, penyidik berpandangan bahwa ini dapat ditingkatkan menjadi penyidikan," jelasnya.

Namun, Tito menegaskan, penyidik belum menetapkan Agus dan Saut sebagai tersangka.

"Tapi belum menetapkan, saya ulangi, belum menetapkan status saudara yang dilaporkan, saudara Agus Rahardjo dan saudara Saut Situmorang sebagai tersangka," tegasnya.

Ia menjelaskan, SPDP ini dikirim ke Kejaksaan Agung dengan tembusan beberapa instansi termasuk pelapor dan terlapor.

"Tolong diingat kembali, SPDP ini dikirim oleh penyidik kepada kejaksaan dengan tembusan lima, salah satunya kepada pelapor. Terlapor pun diberitahu. Kenapa? Karena ini ada keputusan MK yang memang setiap SPDP harus memberitahu pelapor atau terlapor. Nah, pelapor ini mungkin dia yang menyampaikan kepada publik, jadi bukan Polri yang menyampaikan kepada publik. Saya ulangi, bukan Polri yang menyampaikan kepada publik, tapi kemungkinan besar adalah pelapor menyampaikan kepada media," katanya.

Ia menekankan, status Agus dan Saut belum tersangka. Sehingga, perlu langkah-langkah yang dilakukan untuk mendalami kasus dengan memeriksa sejumlah saksi ahli lagi.

"Sekali lagi yang saya tekankan kepada penyidik, saya tanyakan betul apakah ini statusnya tersangka atau terlapor? Jadi bukan status tersangka. Sehingga, langkah-langkah lebih lanjut yang harus dilakukan adalah tentu harus melakukan pendalaman lagi saksi ahli. Bisa saja ada saksi ahli yang berbeda pendapat, harus juga didengarkan keterangannya. Saksi -saksi lain, kemungkinan juga terlapor mungkin kita dengarkan pendapatnya, bisa saja. Termasuk mungkin terlapor bisa sampaikan dokumen lainnya untuk memperkuat keterangannya," jelasnya.

Tito menilai, ada salah satu kekosongan atau celah hukum dalam kasus ini. "Menurut saya, ini menjadi salah satu celah hukum, kekosongan hukum. Ini kan praperadilan yang mempermasalahkan status tersangka ini kan relatif baru. Persoalannya adalah kalau orang sudah jadi tersangka, kemudian dicekal atau mungkin ditangkap atau mungkin sudah ditahan, ketika dia melakukan praperadilan, hakim menyatakan status tersangka tidak sah. Dari tersangka itu mungkin merasa tindakan terhadapnya tidak sah sehingga dia mempunyai peluang untuk menggugat atau persoalan hukum lainnya," terangnya.

"Sebaliknya, dari pihak yang melakukan penyidikan bisa saja beranggapan apa yang dilakukannya sudah sesuai prosedur, namun kemudian dipatahkan oleh hakim. Ini persoalannya. Saya lihat ini ada kekosongan hukum," tambahnya.

Ia mengarahkan, kepada penyidik untuk benar-benar melihat keterangan ahli hukum dalam menangani kasus ini.

"Tadi arahan saya kepada penyidik ini persoalan hukum lebih banyak. Fakta boleh saja dikumpulkan, tapi kita harus lihat betul dari beberapa keterangan ahli hukum. Karena ini relatif baru. Status tersangka yang dinyatakan tidak sah, apakah tindakan-tindakan terhadap tersangka setelah dinyatakan tidak sah itu memiliki dampak hukum. Seorang tersangka yang dinyatakan statusnya tidak sah bisa melakukan tuntutan hukum," ucapnya.

Tito pun meminta, kepada penyidik untuk hati-hati menangani perkara ini dan mendengarkan keterangan saksi ahli secara berimbang.

"Ini saya kira suatu permasalahan hukum yang menarik. Saya minta penyidik hati-hati betul menangani ini. Karena ini masalah celah hukum, yang intepretasi hukumnya bisa berbeda-beda‎ dari satu ahli ke ahli lainnya. Karena itu harus dilakukan secara imbang," tegasnya.

Sumber : BeritaSatu.com
Tags:

#kpk