​Kakesbangpol : UU Ormas Untuk Menjamin Kebhinekaan Terjaga



Sebarkan :


Views: 24

Semarang-Drs. Haris Pranowo, Kepala Kesbangpol Kabupaten Semarang saat menjadi pembicara dalam seminar kebangsaan ‘UU Ormas Dalam Prespektif Konstitusi, Demokrasi Pemuda Zaman Now’ di Balirung PP PAUD dan DIKMAS Jawa Tengah, Senin (27/11/2017), menegaskan bahwa UU Ormas adalah untuk menjamin Kebhinekaan tetap terjaga.

Sebagai salah satu pengontrol ormas, dengan sahkanya Perppu No.2 tahun 2017 menjadi UU Ormas, pihaknya berharap situasi tetap aman dan kondusif, karena dengan kondusifitas dan kepastian hukum investor tidak ragu untuk masuk dan menanamkan modalnya.

Menurutnya, yang sangat mengawatirkan adalah munculnya isu sara, dan yang lebih mengawatirkan adalah adanya kekuatan besar dari negara lain yang tidak menginginkan negara Indonesia aman dengan dimunculjanya konflik - konflik di dalam negeri. “ Saat ini yang harus kita pahami adalah negara-negara yang banyak mengalami konflik adalah negara - negara yang memiliki sumber daya alam melimpah. Sehingga banyak kekuatan - kekuatan luar ingin menancapkan kekuasaan termasuk Indonesia dengan tujuan mengusai sumber daya alam kita” ungkapnya.

Terkait ormas, menurutnya yang sangat disayangkan adalah ormas - ormas yang memiliki kegiatan kondisi yang aman dan kondusif tidak terekspos oleh media, tetapi ormas - oramas yang justru menimbulkan kegaduhan mendapat sorotan dari media. “Untuk itu kami mengajak pemuda untuk membuka wawasan tentang pandangan kita tentang pola pikir ormas yang melakukan kegiatan positif” jelasnya.

Bahwa tentang adanya UU Ormas yang baru saja di keluarkan oleh pemerintah menimbulkan pro dan kontra, beberapa ormas menilai bahwa kebijakan pemerintah tersebut dinilai otoriter, dinilai memberangus ormas.

Haris Pranowo menjelaskan bahwa yang sebenarnya terjadi tidak seperti itu, “Dalam hal ini bahwa negara ingin menjamin Kebhinekaan tertap terjaga dan kebebasan tidak menjadi melampaui batas dan akhirnya bertentangan dengan idiologi bangsa” tegasnya.

“Sebenarnya di dalam UU ormas lebih rinci dan detil, tertutama untuk beberapa larangan ormas, karena memang dalam prakteknya banyak ormas yang menggunakan lambang - lambang yang dilarang dan tidak dibenarkan oleh negara” lanjutnya.

Pranowo juga menyampaikan menjadi kewajiban bagi kesbang Pol untuk membina, pengawasan terhadap ormas - ormas, karena beberapa ormas melakukan tindakan yang berlebihan dengan memakai simbol - simbol negara ataupun simbol - simbol instansi pemerintah, sehingga menimbulkan keresahan di tengan masyarakat. 

Tags: