Ini Penjelasan Ketua KPU Jambi soal Orasi "2019 Ganti Presiden"



Sebarkan :


Views: 32

Jakarta - Sebuah video yang merekam kegiatan KPU Provinsi Jambi pada Sabtu, 21 April 2018 menjadi viral di media sosial. Video yang diunggah sehari sesudahnya, 22 April 2018 menjadi heboh karena ada beberapa percakapan yang menyepakati ganti presiden tahun 2019.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Jambi Subhan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan pergelaran seni yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jambi dalam rangka menyosong Pileg dan Pilpres Serentak 2019. Pergelaran seni tersebut, kata Subhan, melibatkan seluruh partai politik peserta Pemilu 2019.

Semua parpol di Jambi, kata Subhan diberi kesempatan yang sama untuk mementaskan seni. KPU Jambi, tutur dia, hanya menyediakan panggung dan tidak melakukan orasi.

"Kami hanya sediakan panggung. Kami hanya pembukaan saja dan lalu kemudian acara, mereka yang isi," ujar Subhan saat dihubungi, Senin (23/4).

Subhan membantah bahwa pihaknya yang menyampaikan pernyataan atau orasi "2019 Ganti Presiden". Yang menyampaikan orasi "2019 Ganti Presiden", kata dia adalah perwakilan partai Gerindra.

"Bukan KPU loh ya yang sampaikan itu (2019 Ganti Presiden) di atas panggung, tetapi perwakilan partai, seingat saya Partai Gerindra," terang dia.

Dia mengakui, KPU memberikan waktu 10 sampai 15 menit kepada setiap parpol untuk menampilkan keseniannya. Ada parpol yang menampilkan tari budaya Jambi, hadrah, salawatan, dan pantun. Kemudian, lanjut dia, parpol-parpol juga menampilkan tokoh-tokoh yang bakal dicalonkan menjadi calon presiden, seperti PKB yang menampilkan Muhaimin Iskandar atau PPP yang menampilkan Romahurmuziy.

"Misal PKB ingin Cak Imin presiden 2019, orang muda energik, agamis, lalu Gerindra kan jargonnya itu ganti presiden, ya sebetulnya sama aja, maka saya heran kok hanya bagian Gerindra saja yang dipotong," terang dia.

Perlu Hati-hati

Sementara Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan KPU Provinsi Jambi sudah mengklarifikasi soal video yang menjadi viral tersebut. Menurut Hasyim, pergelaran budaya seharusnya sudah disepakati oleh KPU dan parpol setempat bahwa parpol akan diberi kesempatan yang sama untuk tampil.

"Penampilannya apa itu diserahkan ke masing-masing (parpol). Kemudian dalam penampilan itu, salah satu partai politik menyampaikan pesan itu yang mendapatkan komplain dari yang lain," ujar Hasyim di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Senin (23/4).

KPU RI, kata Hasyim, sudah meminta KPU Provinsi Jambi untuk mengklarifikasi hal tersebut kepada publik. Ke depan, kata dia, kejadian seperti di Jambi tidak terulang lagi dan KPU perlu hati-hati, selektif, dan tegas sejak awal terkait hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam acara seni yang dipentaskan oleh parpol.

"Dalam pandangan kami semestinya sudah dibicarakan sejak awal apa yang pantas dan tidak pantas, apa yang layak dan tidak layak, dan apa yang boleh dan tidak boleh ditampilkan. Kan sebenarnya pagelaran itu adalah untuk launching sosialisasi pemilu agar segala informasi penyelenggaraan pemilu itu tersampaikan kemudian banyak pihak menjadi banyak terlibat atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi, gelaran budaya itu tidak berubah menjadi sesuatu yang kontraproduktif," pungkas dia.

Sumber: BeritaSatu.com

Tags: