Harry Purwaka Resmi Jabat Kepala BPK Jatim



Sebarkan :


Views: 15

Surabaya - Mantan Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Riau Harry Purwaka resmi menajabat Kepala Perwakikan BPK Provinsi Jatim. Harry menggantikan Kepala Perwakilan BPK Jatim lama Novian Herodwijanto yang kini promosi menjadi auditor utama di BPK pusat.

Anggota V BPK RI, Ir. Isma Yatun, menyampaikan bahwa proses mutasi dan rotasi yang dilakukan BPK merupakan sebuah proses yang alami bagi setiap organisasi. Mutasi dilakukan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kebutuhan organisasi, tetapi juga diharapkan dapat menjadi penyegaran dan pendorong bagi para pejabat terkait, untuk meningkatkan kinerjanya di unit kerja barunya.

“Pemeriksaan BPK atas penyajian Laporan Keuangan pada 38 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, dalam 3 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun,” katanya saat Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jatim, Rabu (12/9/2018) 

Sertijab yang juga dihadiri Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo juga menargetkan 38 pemerintah kabupaten/kota meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2019. Pada tahun 2018, berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2017 sebanyal 36 pemerintah kabupaten kota sudah meraih WTP. “Oleh sebab itu, sisanya diharapkan pada tahun 2019 bisa meraih WTP juga,” harapnya.

Dijelaskan, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim, raihan WTP tidak lepas dari sinergi dari Jatim dan BPK. Pemprov Jatim tunduk terhadap sistem akuntasi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 yang mengatur tentang fungsi BPK yaitu fungsi auditor harus sangat netral yakni memberikan appraisal terhadap keuangan negara.

“Oleh sebab itu Pemprov Jatim dan Pemkab/Kota dalam mengelola keuangan harus tunduk terhadap sistem akuntasi pemerintahan. Dimana dalam setiap tahunnya pengelolaan keuangan tersebut diperiksa oleh BPK. Berkat hal tersebut, raihan WTP bisa diraih kabko,” ujarnya.

Pakde Karwo menambahkan, ada kendala dalam SDM di lingkungan Pemprov Jatim. Di mana, sebagian besar tenaga ASN berdasarkan PP 45. Selain itu juga sebagian besar honorer masuk berlatar belakang sosial politik dan hukum. Agar tercipta sistem akuntansi yang baik dilingkungan pemerintah harus dilakukan diklat terhadap sistem akuntansi pemerintahan.

“Mereka harus memiliki sertifikat akuntansi. Hal tersebut juga menunjang semua kabupaten kota meraih WTP,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jatim juga menjelaskan belum semua asset milik pemerintah, sertifikatnya belum terdaftar. Agar semua proses berjalan, sudah ada kesepakatan antara Pemprov Jatim dengan BPK yaitu semua syarat administrasi yang sudah lengkap dimasukkan ke BPM.

“Apabila menunggu sertifikat akan butuh waktu lama. Hal ini menjadi satu kebijakan yang sangat baik karena mengedepankan asas manfaat bukan hanya kepastian hukum,” lanjutnya. (*) 

Tags: