Gerindra Tolak Rencana Kenaikan Tarif Tol Dalam Kota



Sebarkan :


Views: 15

Jakarta - Pemerintah berencana menaikkan tarif tol dalam kota Jakarta mulai 8 Desember mendatang. Rencana itupun dikritisi oleh Anggota Komisi V DPR Moh Nizar Zahro.‎ Fraksi Gerindra ditegaskannya menolak rencana kenaikan itu.


"Fraksi Gerindra meminta rencana kenaikan dibatalkan karena indeks kepuasan masyarakat rendah‎‎," kata nizar Zahro, Rabu (6/12).

Nizar menyatakan sangat disayangkan pemerintah merestui kenaikan tarif tol dalam kota mulai 8 Desember 2017. Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 973/KPTS/M/2017.

Apalagi, menurut dia, klaim alasan kenaikan tersebut karena operator jalan tol, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dianggap telah memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang ditentukan.‎

"‎Klaim tersebut sangat ngawur dan tidak berdasar karena kalau melihat realitanya sangat mengecewakan, misalnya kemacetan di dalam tol yang semakin parah, sehingga operator tidak berhak meminta kenaikan tarif tol," ulasnya.‎

‎Adapun dasar hukum kenaikan tol sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menurut dia, hanya bersifat alternatif. Di situ disebutkan bahwa kenaikan dapat terjadi dalam setiap dua tahun sekali.

"Artinya tidak mutlak harus terjadi kenaikan, apalagi jika pelayanan yang diberikan kepada pengguna jalan makin buruk," kata dia.

"Maka jika pemerintah memaksakan kenaikan tarif tol, maka hal tersebut tak ubahnya sebagai bentuk arogansi pemerintah terhadap rakyatnya."‎

Tags: