​Deklarasi LHKPN, Harta Khofifah Rp 23, 5 M, Gus Ipul Rp 17,5 M



Sebarkan :


Views: 41

Surabaya-Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Timur mendeklarasikan harta kekayaannya di Gedung Negara Grahadi, Kamis (12/4/2018). Selain itu, 52 calon Kepala daerah se-Jatim juga mendeklarasikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disaksikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Pelaksana Harian (Plh) Sekda Jatim, Ahmad Sukardi.

Berdasarkan data per Januari 2018, harta paling banyak dimiliki oleh Khofifah Indar Parawansa. Kedua, disusul oleh Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Emil Elistianto Dardak, dan terakhir yaitu Puti Guntur Soekarno. Pasangan nomor urut 1, Khofifah jumlah kekayaannya Rp 23.552.699.762 dan Emil sendiri jumlah kekayaannya Rp 8.254.061.908. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Gus Ipul jumlah kekayaan Rp 17.598.885.769 dan Puti jumlah Rp Rp 1.865.423.077.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan bahwa ini adalah langkah awal dalam bentuk transparansi. Agar supaya kepala daerah bisa menjadikan alat kontrol bagi dirinya sendiri. Bahkan, dalam setiap tahunnya kepala daerah harus melaprokan harta kekayaannya. “Ini bentuk transparansi kepada masyarakat. Memang saatnya dilaporkan dilaporkan dan di publis. Nah, nanti ketika mereka menjabat kita tahu harta kekayaan mereka meningkat berapa. Ini merupakan suatu upaya pencegahan yang dilakukan KPK,” katanya.

Basaria juga mengingatkan dan meminta calon kepala daerah untuk menghindari politik uang. Sebab, banyak calon kepala daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi (tipikor). “Jabatan kepala daerah rentan dengan korupsi, maka KPK mencegah sebelum ada kejahatan itu,” pesannya.

Sementara, dalam kesempatan yang sama Mendagri Tjahjo Kumolo berharap tak ada operasi tangkap tangan (OTT) lagi. Dia juga meminta para calon kepala daerah untuk adu ide gagasan kesejahteraan rakyat. Sejumlah kepala daerah dan calon kepala daerah ditangkap KPK terkait dugaan suap. Sebagian dananya ditengarai dipakai untuk biaya pilkada. Mendagri pun berharap hal itu tidak terjadi lagi. "Mudah-mudahan tidak ada OTT lagi. Di kepala daerah maupun calon kepala daerah,” katanya.

Dari data Mendagri, 89 kepala daerah yang terkena OTT rata rata disebabkan tidak beresnya penyusunan anggaran. Mulai dari belanja barang dan jasa sampai kegiatan yang lain. “Minimal mereka tidak bohong, jujur ya. Jika ada masyarakat melihat dan tidak cocok segera laporkan kepada KPU,” pintanya.

Ketua KPU Jatim Eko Sasmito melaporkan berlangsungnya terdapat empat agenda ini juga menjadi salah satu tahapan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 Juni mendatang. Baru beberapa saat yang lalu, telah terlaksana Debat Terbuka Perdana Pilgub Jatim. “Sejauh ini, seluruh tahapan berlangsung lancar. Dan diadakan pembekalan ini bertujuan, agar bila terpilih nanti di dalam proses pemerintahan, bisa dilakukan dengan baik dan berintegritas,” ujar Eko.

Dalam acara ini, para kandidat juga mendapatkan pembekalan terkait pelaksanaan pemerintahan yang bersih. Dimulai dari sosialisasi segala macam bentuk gratifikasi dan suap, juga masalah LHKPN dan lain sebagainya. Kegiatan diakhiri dengan deklarasi LHKPN, dengan dibacakannya naskah LHKPN oleh Ketua KPU Jatim diikuti Ketua KPU 18 kabupaten/kota.

Data LHKPN cagub-cawagub Jatim berdasarkan pencatatan Januari 2018:

Pasangan nomor urut 1

Khofifah Indar Parawansa dengan jumlah kekayaan Rp 23.552.699.762

Emil Elestianto Dardak dengan jumlah kekayaan Rp 8.254.061.908

Pasangan nomor urut 2

Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dengan jumlah kekayaan Rp 17.598.885.769

Puti Guntur Soekarno dengan jumlah kekayaan Rp 1.865.423.077

Tags: