​BPK Ajak Mahasiswa dan Pelajar "Kawal Harta Negara"



Sebarkan :


Views: 19

Surabaya-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan United States Agency for International Development (USAID) kembali mengajak pelajar dan mahasiswa mengikuti Festival Film Kawal Harta Negara (FFKHN) 2018. Penyelenggaraan yang sudah digelar kali keduanya merupakan salah satu cara lembaga auditor negara ini untuk mendorong keterlibatan publik dalam meningkatkan kesadaran terhadap peran kerja dan fungsi BPK.

Roadshow FFKHN 2018 di Surabaya adalah kota kedua dari keseluruhan rangkaian yang dilaksanakan di Aceh, Balikpapan, Makassar, Bandung dan Ambon. Dengan dihadiri langsung oleh Anggota III BPK, Achsanul Qosasi, Program Manager USAID-Cegah, Ary Nugroho, serta peserta festival dari kalangan pelajar, mahasiswa dan umum.

Anggota III BPK, Achsanul Qosasi mengatakan, program ini memang diperlukan untuk melakukan literasi di sejumlah daerah. Sebab, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui peran dan fungsi BPK.

"Selain memeriksa, kami juga menyakinkan kepada rakyat bahwa keuangan Negara yang diambil dari pajak itu dikelola dengan baik. Kalau tidak, BPK akan melaporkan kepada polisi untuk di penjara. Semua kita periksa, kalau tidak benar sanksinya berat," kata Qosasi dihadapan ratusan mahasiswa dan pelajar saat membuka Roadshow FFKHN 2018 di Gedung Wanita Chandra Kencana, Kamis (3/5/2018)

Sehingga, lanjut Qosasi, melalui talkshow tentang BPK yang dikemas dalam sebuah karya film agar mudah dicerna oleh semua kalangan, khususnya mahasiswa dan pelajar. Selain itu juga bisa mengetahui secara langsung bagaimana BPK bekerja sesuai amanat Undang-Undang.

"BPK dalam kesehariannya memang tidak bisa menyampaikan hasil pemeriksaan kepada publik. Karena seluruh hasil BPK itu merupakan rahasia Negara yang kemudian disampaikan kepada Presiden dan DPR yang mewakili rakyat," terangnya.

Namun, kata dia, cara dan sistem kerja BPK harus disampaikan kepada publik agar bisa dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. "Bahwa, kami terus mengawasi dan memeriksa terhadap pengelolaan tanggung jawab keuangan Negara yang dikelola eksekutif, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Bahkan sampai kepada kementerian lembaga," jelas Qosasi.

Melihat keberhasilan di tahun sebelumnya, Qosasi menyampaikan bahwa FFKHN adalah momentum yang tepat untuk menjaga sebuah proses pergerakan sosial. Di mana, masyarakat pun memiliki peranan penting dalam mengawal harta negara demi kebaikan bangsa Indonesia.

"Hal ini pula yang membuat BPK masih mempercayai media film sebagai bagaian dari solusi yang baik. Terdapat konten dan memiliki dampak yang cukup menjanjikan untuk kedepannya," jelasnya.

Beberapa kategori yang dikompetisikan di festival ini di antaranya, film fiksi, film dokumenter, dan video jurnalisme warga (citizen journalism). Kategori tersebut terbuka untuk pelajar, mahasiswa, dan umum. Pengiriman karya dimulai pada 24 April 2018 hingga 31 Juli 2018.

Selain kompetisi film, FFKHN 2018 juga menggelar roadshow di enam kota besar, yaitu Aceh, Bandung, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Ambon. Nantinya, BPK akan hadir di SMA/SMK setempat untuk mengadakan pitching forum. Ide cerita yang terpilih akan diberi apresiasi berupa dukungan dan pendampingan proses produksi oleh praktisi perfilman dan diikut sertakan sebagai peserta.

“Hasil survei, enam kota ini memiliki komunitas film dan broadcasting yang sangat besar. Kemudian alasan kedua adalah, dari sisi kesadaran kolektif akan informasi, atensi, kritik dan kontrol sosial, itu sangat tinggi,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan, Plt Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jatim, Ayub Amali. Menurutnya, program kali ini memang bertujuan untuk mendorong keterlibatan publik. "Ini merupakan gerakan sosial yang nyata untuk mengawal BPK dalam bertugas," jelasnya.

Sementara, Sutradara film layar lebar sekaligus juri, Ismail Basbeth mengatakan bahwa anak-anak muda sangat berperan penting dalam mengawal harta Negara. Menurutnya, festival film ini adalah bentuk dari apresiasi sejauhmana masyarakat memahami dan menyerap arti BPK, begitupun juga sebaliknya.

"Film itu memiliki konten, konteks dan dampak. Nah, ketika kesadaran itu muncul dikalangan anak muda, persoalan penting itu tidak terasa berat. Termasuk dalam menanamkan kepedulian terhadap bahaya korupsi," katanya.

Tags: