AP I: Enam Bidang Lahan Penolak NYIA Dalam Proses Konsinyasi



Sebarkan :


Views: 56

Kulonprogo- PT Angkasa Pura I (AP I) berhasrat untuk menuntaskan pembebasan lahan pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon hingga akhir Februari 2018 ini.

Pemrakarsa pembangunan itu mengklaim hanya tersisa enam bidang lahan dengan 11 rumah milik warga penolak di dalamnya yang kini dalam proses penyelesaian konsinyasi dana ganti ruginya di pengadilan.

Juru Bicara Proyek NYIA PT AP I, Letkol Pnb Agus Pandu Purnama menjelaskan total ada 37 rumah warga terdampak NYIA yang masih bertahan di hunian mereka dan menolak pembebasan lahan. Dari jumlah tersebut, beberapa di antaranya sudah dikonsinyasi dan ganti ruginya sudah dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) Wates, sedangkan yang lainnya sudah ditetapkan oleh pengadilan dan siap dicairkan. Sehingga kini tinggal tersisa 11 rumah di atas enam lahan tadi. AP I menargetkan, tahapan pembebasan lahan sudah selesai pada Maret mendatang.

“Diperkirakan proses tahapan konsinyasi bagi bidang ini bisa selesai dalam waktu sekitar dua pekan. Dalam satu bidang, ada yang di atasnya terdapat dua rumah ada juga yang terdiri dari lima rumah,” kata Pandu usai menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Gedung Kaca kompleks Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Senin (19/2/2018)

Mengenai penuntasan land clearing (pembersihan lahan), menurut Pandu, akan dilakukan setelah pembebasan lahan seluruhnya selesai. Artinya, setelah seluruh bidang tanah yang ganti ruginya dibayarkan secara konsinyasi ditetapkan oleh pengadilan. PT AP I akan berkoordinasi dengan pimpinan daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepolisian Daerah ( Polda), hingga pemerintah desa.

Di sisi lain, Pandu mengaku telah mendapat warning (peringatan) dari Gubernur DIY agar urusan lahan itu harus diselesaikan sebelum masa berlaku Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan bandara habis pada 1 April 2018 mendatang.

"Karena ini (persoalan lahan) domain pemerintah daerah juga. Jadi, bagaimana supaya ini clear 100 persen. Pengadilan juga mengusahakan semuanya bisa segera penetapan (konsinyasi)," ujarnya.

Tags: