Tantangan Kerukunan Umat Beragama



Sebarkan :


Views: 573

Dr. Zamroni, S.H, M.H, Dosen FH Univ. Hang Tuah Surabaya

Surabaya-Pemilihan kepala daerah usai sudah. Fokus pilkada kali ini lebih banyak di DKI Jakarta. Dibandingkan dengan daerah lainnya, yang sama-sama melakukan pilkada, DKI Jakarta seakan menjadi magnet dan daya tarik bagi pilkada lainnya. Lokasinya yang menjadi satu dengan pusat kekuasaan membuat dinamika isu-isu politik berkembang sedemikian rupa, mulai persoalan agama, ras, etnis, kebhinekaan, dan lainnya. Tak heran, bila ada yang menyebut “Pilkada dengan Rasa Pilpres”.

Meski hanya berlangsung di wilayah DKI Jakarta, namun pergolakan isu yang dimainkan untuk memenangkan calon mengundang keprihatinan banyak pihak. Sebab, isu etnis, ras, suku ternyata meluas sampai di media sosial, termasuk mereka yang tidak mempunyai hak pilih ikut meramaikan hal tersebut. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah melegalkan suatu tindakan yang menganggu kebhinekaan dan kemajemukan demi memenangkan suatu kepentingan politik tertentu. Jika itu benar-benar terjadi, maka bangunan kebhinekaan yang dibangun selama ini sepertinya sangat rapuh sekali. Alhasil, muncul suatu pertanyaan, jika bangunan kebhinekaan itu sangat rapuh, bagaimana dengan bangunan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Mungkinkah bangunan ini juga serapuh dengan kebhinekaan.

Survei yang dilakukan oleh Wahid Foundation bekerjasama dengan Lembaga Survei Indonesia menguatkan indikasi hal tersebut. Survei yang berjudul “Potensi Intoleransi dan Radikalisme Sosial Keagamaan di Kalangan Muslim Indonesia” ini menyebutkan bahwa dari total 1.520 responden, sebanyak 59,9 persen memiliki kelompok yang dibenci. Kelompok yang dibenci itu berlatarbelakang agama nonmuslim, kelompok tionghoa, komunis, dan lainnya. Dari jumlah 59,9 persen itu, sebanyak 92,2, persen tidak setuju bila anggota kelompok yang mereka benci menjadi pejabat pemerintah di Indonesia. Bahkan sebanyak 82,4 persennya tidak rela anggota kelompok yang dibenci itu menjadi tetangga mereka. Dari sisi radikalisme sebanyak 72 persen umat Islam Indonesia menolak untuk berbuat radikal seperti melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk agama atau melakukan sweeping tempat yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Umat Islam yang bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan hanya 7,7 persen dan sebanyak 0,4 persen pernah melakukan tindakan radikal.

Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid justru mengingatkan meski hanya 7,7 persen yang bersedia melakukan tindakan radikal, hal tersebut cukup mengkhawatirkan. Sebab persentase tersebut menjadi proyeksi dari 150 juta umat Islam Indonesia. Artinya, jika diproyeksikan terdapat 11 juta umat Islam Indonesia yang bersedia bertindak radikal. Jumlah itu setara dengan umat Islam di Bali dan Jakarta.

Kekhawatiran ini cukup beralasan. Dengan jumlah 7,7 persen yang bersedia melakukan tindakan radikal, ini artinya masyarakat muslim masih memungkinkan untuk bertindak radikal sepanjang ada pengaruh atau provokasi yang menguatkan sentiment keagamaan yang ada. Hal ini menunjukkan faktor-faktor seperti lingkungan sosial keagamaan, situasi ekonomi, politik dan keamanan sangat mempengaruhi situasi kerukunan antar umat beragama. Bagi kita yang masih memegang konsepsi kebhinekaan dan prinsip-prinsip toleransi adalah terus berusaha menjaga faktor-faktor tersebut tidak dalam keadaan dominan. Menjaga keberagaman dan kemajemukan demi persatuan dan kesatuan bangsa saat ini bukanlah slogan semata, tapi menjadi sebuah kewajiban bagi kita sebagai warga negara Indonesia.

Tags: